Hukum Laut dan Hukum Maritim

"Most comprehensively viewed, the international law of the sea comprises two

very different sets of principles. One set of principles, establishing certain

basic, overriding community goals, prescribes for all states the widest

possible access to, and the fullest enjoyment of, the shared use of the great

common resource of the oceans. The other set of principles, commonly described

as jurisdictional, expresses certain implementing policies designed

economically to serve the basic community goals of shared use by establishing a

shared competence among states in a domain largely free from the exclusive

public order of any particular state." (McDougal: 1960).

Lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982, yang lebih dikenal dengan sebutan UNCLOS

1982, menandai suatu era baru dalam hukum laut internasional. Tetapi bila

dicermati, walaupun UNCLOS 1982 mengatur hampir semua aspek kelautan, UNCLOS

1982 tidak mengatur the use of ocean as a means to transport people and their

goods from place to place (marine transport).

Hal itu tidaklah aneh karena memang nyatanya marine transport did not belong

dalam public domain sehingga berada di luar scope UNCLOS. Dari sinilah muncul

hukum maritim yang lebih mengatur pada lalu lintas commercial ships atau marine

transport, baik sebagai alat transportasi orang maupun pengangkut barang lewat

laut. Karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa hukum maritim juga "berangkat"

dari ocean affairs.

Hukum laut atau yang lebih dikenal dengan the law of the sea lebih mengarah

kepada pengaturan-pengaturan publik yang bisa dikatakan lebih luas. Misalnya

saja, masalah kedaulatan suatu negara akan wilayah lautnya serta pengaturan hak

lintas kapal asing.

Suatu contoh kasus hukum laut adalah kasus Bawean 2003 tentang hak lintas

Armada Angkatan Laut Amerika melalui ALKI Timur-Barat serta penentuan

pulau-pulau terluar Indonesia untuk penarikan archipelagic baselines dan

kasus-kasus pencemaran laut.

Sengketa yang timbul dari hukum laut lebih melibatkan negara sehingga

penyelesaiannya lebih mengarah kepada dirumuskannya suatu bilateral atau

multilateral agreement. UNCLOS juga mengenal law of the sea tribunal untuk

penyelesaian sengketa hukum laut.

Sementara itu, hukum maritim atau yang biasa disebut maritime law mengatur

akibat-akibat dari penggunaan laut sebagai alat transportasi, mencakup hal-hal

seperti collisions, salvage, towage, pilotage, serta marine insurance.

Hal-hal semacam itu belum diatur khusus di Indonesia. Aturan tentang peran

pandu (pilotage) dan marine insurance masih mengacu pada Kitab UU Hukum Dagang

(KUHD). Dengan demikian, perlu juga dipikirkan kemungkinan perumusan suatu

Indonesian Maritime Act.

Dengan demikian, hukum maritim lebih mengarah ke pengaturan-pengaturan private.

Sengketa yang timbul dari hukum maritim inilah yang mungkin memerlukan suatu

peradilan khusus di bidang maritim. Hanya, perlu diingat lagi bahwa sebenarnya

kita sudah punya Dewan Maritim Indonesia.

Dewan Maritim Indonesia

Perlunya pendirian peradilan khusus yang menangani kasus maritim mungkin bisa

disubstitusikan dengan "menggemukkan" fungsi Dewan Maritim Indonesia (DMI).

Sebelum melangkah ke pembentukan lembaga lain kelautan, seperti kaukus kelautan

atau peradilan kemaritiman, perlu dipertimbangkan efektivitas lembaga kelautan

tersebut.

Saat ini, kewenangan DMI sesuai dengan pasal 1 Keppres No 77/1996 adalah

mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan

kelautan dan sama sekali tidak mencakup ruang lingkup hukum maritim sebagaimana

diuraikan di atas. Dengan demikian, akan lebih tepat jika DMI disebut dengan

Dewan Kelautan Indonesia.

Sangatlah disayangkan bahwa kewenangan DMI yang beranggota politisi,

pemerintah, swasta, maupun NGO "hanya" terbatas pada koordinasi

kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kelautan. Dewan tersebut

hanya bersifat sebagai consultative forum. Karena itu, dalam hal law

enforcement, lembaga itu terkesan toothless.

Yang kita perlukan sebenarnya lembaga kelautan yang terpadu sekaligus punya

kewenangan untuk menelurkan suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan di

semua bidang kelautan yang juga mencakup bidang maritim serta sebagai forum

penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, lembaga yang ramping, tapi kaya fungsi

dengan struktur mandiri. Lembaga tersebut bukan saja beranggota orang-orang

yang peduli terhadap masalah kelautan, tetapi juga expertise-expertise dalam

bidang hukum kelautan dan hukum kemaritiman yang diharapkan dapat merumuskan

suatu integrated ocean policy.

Integrated Ocean Policy

Pengaturan kebijakan-kebijakan, baik di bidang kelautan maupun kemaritiman,

saat ini masih bersifat sektoral dan tersebar di Departemen Kelautan dan

Perikanan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Perdagangan. Ditambah lagi,

otonomi daerah di seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat, provinsi, kota

maupun kabupaten, punya andil dalam pengaturan pengelolaan kelautan.

Dengan demikian, batas-batas kewenangan antartingkat pemerintah tersebut

menimbulkan suatu permasalahan. Hal itu dapat mengakibatkan tumpang tindihnya

kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan kelautan dan kemaritiman. Di

sinilah perlunya suatu integrated ocean policy yang berfungsi sebagai umbrella

policy bagi ocean affairs.